bengkulukota.go.id

By Drs. Bakhsir, MM Verse : Pelayanan Perizinan Topic : Layanan Perizinan

This text will be replaced with audio if available.

Seringkali masyarakat merasa tidak puas atas jasa yang diberikan oleh instansi penyedia jasa (service provider). Namun, ketidakpuasan itu tidak terungkap dalam ruang publik. Hanya saja, dampak negatif ketidakpuasan itu yang tanpa diragukan lagi sangatlah nyata. Sebagian besar masyarakat yang tidak puas atas suatu pelayanan di toko atau bank, misalnya, jarang mengajukan keluhannya secara resmi kepada penyedia jasa. Mereka lebih memilih beralih ke penyedia jasa lainya. Kalaupun ada yang mengungkapkan ketidakpuasannya secara langsung kepada penyedia jasa, mereka pada akhirnya juga bernasib sama.

Namun, pemerintah sebagai penyedia (provider) pelayanan publik nyaris tanpa kompetitor sama sekali karena kewenangan (otoritas) yang diberikan kepadanya oleh undang-undang. Namun, layak diper-debatkan jika dikatakan bahwa ketidakpuasan masyarakat tidak ber¬dampak atau berimplikasi pada penyedia jasa di sektor publik. Justru sebaliknya, kendatipun diketahui kalau pelayanan publik sektor nirlaba dan praktis jarang mendapat tekanan pasar, ketidakpuasan masyarakat cenderung menimbulkan dampak negatif dalam berbagai bentuk terhadap pemerintah.
Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik.

Perizinan, kendatipun tidak dibutuhkan setiap hari, sangatlah berperan penting bagi kehidupan kita. Tanpanya, banyak yang tidak dapat kita lakukan karena izin adalah bukti penting secara hukum. Tidak ada bagian lain dalam domain publik tempat interaksi antara pemerintah dan masyarakatnya begitu jelas dan langsung selain pada bagian pelayanan perizinan. Sebagai garda terdepan atas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, dapat dikatakan kinerja pemerintah secara keseluruhan benar-benar dinilai dari seberapa baik pelayanan unit perizinan ini.

Banyak aspek kehidupan sebagai warga negara diatur melalui sistem perizinan. Demikian juga perizinan yang terkait dengan dunia usaha terkait investasi. Proses perizinan usaha yang tidak efisien tidak tepat waktu dan berbiaya tinggi pada akhirnya akan menurunkan jumlah investasi dan kegiatan wiraswasta. Hal ini tentu saja berdampak serius terhadap upaya menciptakan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya. Izin pengelolaan limbah, penggalian air tanah, Iokasi industri, keamanan kerja, serta bahan beracun dan berbahaya scrnuanya berdampak pada dunia industri dan masyarakat sekitar yang berisiko mengalami bencana, kecelakaan, dan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mereka.

Pemerintah sebagai provider memiliki otoritas penuh sesuai undang¬-undang yang ada untuk menentukan apakah sebuah izin usaha diperkenankan untuk masuk atau tidak dalam sebuah lingkungan ekonomi. Bila pemerintah tidak mengizinkan maka argumen yang melandasinya diantaranya adalah pemihakan pada pelaku lokal, perlindungan domestik, konservasi lingkungan ataupun alasan pertahanan/keamanan. Bila pemerintah mengizinkan haruslah dilandasi bahwa investasi ini akan menghadirkan dampak pengganda yang berlipat bagi masyarakat.

Perizinan yang terkait dengan dunia usaha merupakan salah satu elemen penting dalam lingkungan investasi. Proses perizinan usaha yang tidak efisien, tidak tepat waktu, dan berbiaya tinggi pada akhir nya akan menurunkan jumlah investasi dan kegiatan wiraswasta. Hal ini tentu saja berdampak serius terhadap upaya menciptakan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya. Proses pengurusan KTP dan paspor yang menyimpang, misalnya, akan berdampak pada industri perbankan dan upaya mencegah tindak kejahatan. Izin pengelolaan limbah, penggalian air tanah, lokasi industri, keamanan kerja, serta bahan beracun dan berbahaya semuanya berdampak pada dunia industri dan masyarakat sekitar yang berisiko mengalami bencana, kecelakaan, dan berdampak jangka panjang terhadap kesehatan mereka. Untuk pelayanan perizinan lainnya seperti SIM, sangat sedikit pemilik SIM yang benar-benar mengurus Surat sendiri, karena adanya kesan yang terbentuk di masyarakat bahwa proses mengurus SIM Sulit dan memakan waktu.

Banyaknya agen swasta yang menawarkan jasa untuk mengurus proses perizinan merupakan tanda adanya gap antara pemerintah sebagai penyedia layanan publik dan masyarakat sebagai pengguna layanan. Agen-agen penyedia jasa seperti ini tumbuh subur karena adanya kesan masyarakat bahwa proses pengurusan izn beserta aparatnya dianggap sulit dan memakan waktu. Sebagian masyarakat bersedia membayar lebih untuk kepastian (waktu, persyaratan, biaya) dan transparansi lebih dapat diperoleh dari agen-agen tersebut. Masyarakat tidak mampu memperoleh langsung melalui pemerintah. Karena memiliki kewenangan untuk mengeluarkan izin, pemerintah tidak kehilangan revenue apa pun dari maraknya agen-agen ini. Namun, pemerintah kehilangan kepercayaan, kredibilitas, dan dukungan politis dari masyarakat. Dalam sistem pemilihan kepala daerah secara langsung, hal ini akan berdampak pada semakin besarnya tekanan publik di antara atau pada saat pilkada (Wibawa, 2007: 8)

Sebenarnya, harapan masyarakat terhadap proses perizinan tidak ber¬beda dengan harapan pemerintah, yakni sederhana, murah, adanya ke¬pastian waktu, pelayanan yang berkualitas, kepastian hasil, transparansi dan sah secara hukum. Proses perizinan yang sederhana mencakup tidak saja menghilangkan birokrasi yang panjang, tetapi juga menghindari prosedur dan persyaratan yang berlebihan serta memberikan informasi yang akurat kepada pemohon perizinan.

Dari sisi masyarakat, murah berarti biaya yang wajar dan dapat diverifikasi, yang disertai dengan kuitansi secukupnya. Walaupun pelayanan publik seyogyanya tidak dipungut biaya atau paling tidak seminimal mungkin dengan alasan bahwa pendapatan negara seharus¬nya berasal dari pajak dan retribusi dan bahwa operasi pelayanan publik telah didanai oleh APBN atau APBD. Kepastian waktu merupakan elemen penting lainnya yang diharapkan masyarakat dari pemerintah. Kepastian tersebut mencakup lamanya waktu yang dibutuhkan untuk proses pengurusan serta kapan izin dapat dikeluarkan. Lamanya pengurusan izin seharusnya diketahui oleh para pemohon sehingga bermanfaat bagi proses perencanaan dan penjadwalan mereka, dan pemerintah sebagai penyedia pelayanan harus dapat memenuhi kebutuhan masyarakat ini. Masyarakat tentu saja berharap bahwa lamanya proses pengurusan izin tidak berlarut-larut. Contoh, saat ini dalam praktiknya proses pengurusan sampai diterbitkannya IMB dapat memakan waktu hampir satu tahun. Lamanya proses pengurusan izin sangatlah jauh dari harapan masyarakat.

Pelayanan yang berkualitas tinggi mencakup harapan agar peme¬rintah dapat memberikan pelayanan yang efisien, tepat waktu, dan terpercaya. Kualitas pelayanan secara khusus berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan. Bagi pimpinan instansi pemerintah yang memberikan pelayanan publik, kepuasan masyarakat ini harus menjadi kriteria penting dalam mengevaluasi kinerja, kemajuan, dan perbaikan. Tingkat kepuasan masyarakat secara keseluruhan dipengaruhi oleh tingkat kepuasan pada tiap tahap proses perizinan yang mereka jalani dan bagaimana tingkat kepuasan tersebut berubah. Ketika memulai proses perizinan, masyarakat (baca pelanggan) telah memiliki persepsi, kesan, dan harapan akan pelayanan yang mereka butuhkan. Kepuasan pelanggan akan meningkat jika setiap kebutuhan mereka dapat dipenuhi secara memadai sesuai dengan harapannya, demikian juga sebaliknya. Berbagai kebutuhan ini mungkin berbeda untuk setiap pelanggan, tetapi secara umum tingkat kepuasan ini dapat diukur.

Berkaitan dengan tingkat kepuasan masyarakat, transparansi adalah aspek penting lain dalam proses perizinan. Transparansi sangat penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah sebagai penyedia pelayanan publik dan elemen penting yang menerim¬kan kredibilitas pemerintah di mata publik. Secara umum, transparansi mengharuskan penyampaian informasi kepada pelanggan dalam sciiap tahapan proses perizinan yang mereka ajukan. Aspek penting dahm proses yang transparan adalah bahwa informasi yang disampaikan haruslah dapat diverifikasi dan tersedia bagi pelanggan pada setiap tahapan proses pengurusan izin.

Penyedia layanan sangat perlu untuk menyadari bahwa pada dasar¬nya merupakan kepentingan dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai aplikasi perizinan yang mereka aj ukan. Hal ini karena informasi yang lengkap dan akurat merupakan bagian dari pelayanan secara keseluruhan yang diharapkan masyarakat dari aparat penyedia pelayanan.

Kepastian hasil yang diharapkan dari penyedia pelayanan publik berarti bahwa setelah pemohon memenuhi segala persyaratan yang diminta dan telah mengikuti seluruh tahapan yang telah ditetapkan, izin yang mereka ajukan dapat dikeluarkan. Kalaupun aplikasi yang diajukan ternyata ticlak memenuhi syarat untuk dikeluarkannya izin yang dimaksud, alasan penolakan seyogiyanya cukup jelas bagi pe¬mohon dengan surat resmi yang di dalamnya menyatakan mengapa aplikasi yang diajukan gagal dan ticlak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Peran pemerintah daerah dalam pelayanan perizinan mungkin yang terbesar dalam pengertian interaksinya secara langsung dengan masya¬rakat, baik sebagai penyedia pelayanan, maupun sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat di daerah. Kepentingan pemerintah daerah terhadap pelayanan perizinan juga sangat tinggi karena perizinan mempengaruhi pendapatan dan iklim investasi daerah. Kewenangan untuk memungut pajak dan retribusi serta penerbitan izin diserahkan kepada pemerintah daerah menurut undang-undang clan peraturan yang ber¬laku. Lebih jauh lagi, pemerintah daerah juga clapat membuat pajak lokal, retribusi, dan perizinan melalui peraturan daerah. Namun, khususnya untuk mencegah terjadinya pungutan pajak clan retribusi yang berlebihan serta perizinan yang menghambat, pemerintah pusat tetap memegang kendali terhadap peraturan daerah melalui kajian ke¬sesuaian kebijakan akan dan peraturan daerah dengan undang-undang dan peraturan nasional yang berlaku. (Wibawa, 2007: 12).

Saat ini terdapat banyak jenis pelayanan perizinan yang diberikan oleh pemerintah daerah, baik yang dimandatkan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sendiri. Izin khusus tertentu berbeda antarsatu daerah dengan daerah lainnya, tetapi jenis perizinan secara umum yang berlaku di hampir setiap daerah clapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori berikut. Berbagai pelayanan perizinan publik ini dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten, sehingga selain menjalankan fungsi-fungsi peme¬rintahan, desentralisasi, dan kebijakan berbagai dinas di lingkungan pemerintah daerah memberikan pelayanan perizinan publik. Semakin banyaknya tugas perizinan yang didelegasikan kepada dinas-dinas ini tentu saja menambah beban kerja yang cukup signifikan.

Salah satu isu penting yang patut diperhatikan adalah banyaknya jenis pelayanan perizinan ini membutuhkan keahliah teknis dalam bidang tertentu. Keahlian teknis ini mungkin suclah atau mungkin belum dimiliki aparat di instansi tertentu. Generalisasi terhadap isu im ticlak mungkin clapat dilakukan untuk semua instansi di seluruh pemerintahan kabupaten/kota karena ketersediaan sumberdaya manusia clan tingkat keahlian teknis yang dibutuhkan dalam satu bidang sangat berbeda dari satu instansi dengan instansi lainnya dan dari satu kabupaten/kota dengan kabupaten/kota lainnya.

Pendekatan pelayanan terpadu satu pintu dalam pelayanan perizinan usaha, merupakan pendekatan inovatif dalam sektor pemerintahan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik dalam bentuk outlet pelayanan perizinan yang terintegrasi. Langkah inovasi ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik pada sektor ini serta untuk meningkatkan dampak positif pelayanan perizinan dalam upaya menarik investasi yang pada akhirnya bermuara pada kesejahteraan sosial secara umum.

Untuk mencapai tujuan-tujuan ini, pendekatan perdu menawarkan perbaikan tidak saja pada proses pelaksanaan pelayanan (service delivery) yang dapat lebih memuaskan harapan masyarakat, tetapi juga menawarkan manfaat lain, yakni meningkatkan kualitas tata peme¬rintahan dan secara internal meningkatkan kapasitas pernerintahan dalam menghadapi tantangan dan tekanan dari luar. Perdu menawarkan proses perizinan yang relatif sederhana, lebih cepat, transparan, hemat waktu dan biaya dengan cara menyederhanakan prosedur dan menempatkan berbagai penyedia pelayanan (service provider) yang berwenang mengeluarkan berbagai perizinan pada satu tempat pelayanan (servicepoint). Perdu juga meningkatkan nilai tambah skalabilitas perizinan yang dikeluarkan melalui satu titik pelayanan. Dengan demikian, perdu merupakan upaya untuk menjawab perkembangan dunia usaha di masa depan dengan cara yang lebih efisien dari sisi biaya dan lebih efektif dari sisi waktu (Wibawa, 2007; 10).

Manfaat lain dari pendekatan perdu yang efektif adalah bahwa prosedur untuk mendirikan usaha yang sederhana, pasti, dan murah akan menarik minat para investor untuk menanamkan modal mereka di daerah tersebut. Namun, secara rasional janganlah mengasumsikan kalau pendekatan perdu akan berfungsi seperti, “sapu jagat” yang serta¬merta dapat meningkatkan investasi suatu daerah. Perangkat peraturan yang sederhana, keamanan berinvestasi, sistem pendukung yang andal, serta kepastian hukum tetaplah menjadi faktor utama yang akan mempengaruhi dinamika iklim investasi di suatu daerah.

Penulis :

Drs. Bakhsir, MM – Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bengkulu

Redaktur : Hendri Irawan, S.Sos